Detil Berita

KENDAL - Kemiskinan merupakan masalah yang harus ditanggulangi dan menjadi masalah yang sumpang siur  terkait data yang belum tersinkron dengan baik. Data dan pemetaan kemiskinan mesti dioptimalkan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan adanya kemauan, kemauan dan komitmen dari pemerintah daerah ditunjang dengan kesadaran masyarakat serta dukungan dari kalangan swasta untuk mengurangi bahkan menanggulangi kemiskinan.

Wakil Bupati Kendal Drs. Masrur Masykur selaku Ketua TKPKD ( Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ) Kabupaten Kendal menyampaikan hal tersebut dalam sambutannnya pada kegiatan Rapat Koordinasi TKPKD Tingkat Kabupaten Kendal, Selasa (18/9/2018) di Ruang Merak Objek Wisata Tirto Arum Kendal.

"Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal sampai akhir tahun ini akan kita genjot dengan semacam gerak cepat dari berbagai lini terutama berbasis sinkronisasi data, pendidikan serta dukungan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan UMKM, Gapoktan dan Bumdes serta PKK di tiap desa," ucap Wabup Masrur.

Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat, menurut Masrur juga memberi pengaruh cukup signifikan terhadap kemampuan warga masyarakat memahami tata kelola menjalankan usaha atau UMKM. Sehingga, pada tahun kedua ini, Bupati Kendal dr. Mirna Anissa, M.Si lanjut Wabup memfokuskan pada pembangunan pendidikan secara menyeluruh selain infrastrukutur dan kesehatan.

Hingga kini, menurut Wabup tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal telah mengalami penurunan dari sekitar 11 persen menjadi sekitar 10 persen dengan penurunan desa zona merah dari 65 menjadi 59 desa.

Bupati menurut Wakil Bupati berkomitmen untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kendal dengan usah yang bersifat lestari yakni melalui pendidikan dan kesehatan.

Senada, Kepala Baperlitbang Kendal Winarno, SH, MM menekannkan perlu fokus implementasi dengan kegiatan nyata penanggulangan kemiskinan dengan perbaikan mutu pendidikan, kesehatan dan bimbingan terhadap pembentukan usaha rintisan atau usaha baru ( start up ).

Terkait dengan TKPKD, tahun 2018 ini menurut Winarno, Sekretariat telah memiliki kantor sendiri di Baperlitbang sehingga koordinasi, sinergi serta kerja tim akan jauh lebih maksimal.

Sementara perwakilan Bapeda Pemprov Jateng Edi Suryono, menekannkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memfasilitasi penggulangan kemiskinan di Kabupaten Kota khususnya di Kabupaten Kendal.

"Bersyukur, Kabupaten Kendal bukan termasuk 15 kabupaten zona merah ( miskin ) di Jawa Tengah namun harus tertap bekerja keras menghilangkan desa - desa miskin yang masih ada di Kabupaten Kendal," katanya.

Sementara itu, narasumber dari Tim Inkubator Bisnis Universitas Negeri Semarang Dra. Margunani mengatakan, pihaknya siap membantu memberikan bantuan dan bimbingan bisnis pada usaha baru atau rintisan yang dilakukan warga masyarakat Kabupaten Kendal.

Bantuan modal bisa diberikan hingga Rp 2 milyar dan langsung diserahkan pada penerima bantuan atau tidak melalui birokrasi yang rumit, katanya.

Dalam Rakor tersebut, dibuka diskusi dengan para peserta rakor dengan beberapa pertanyaan diantaranya dari pelaku Bumdes, UMKM, OPD terkait serta dari TKPKD Kabupaten Kendal. ( Kominfo / heDJ )